MARTAPURA – Sejumlah Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalimantan Selatan pada umumnya dan di Kabupaten Banjar pada khususnya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (DPRD) agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait polemik (Perseroda) PT Baramarta, Kamis (16/2/2023).
Para aktivis perwakilan Koalisi Lintas LSM Kalsel, beber Aliansyah, diterima oleh perwakilan DPRD Banjar Saidan Pahmi. Dalam pertemuan ini para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Lintas LSM Kalsel memberikan sejumlah alasan tentang pentingnya membentuk Pansus untuk mengakhiri pro dan kontra terhadap persoalan di PT Baramarta
Seperti yang disampaikan oleh Aliansyah bahwa LSM Kalimantan Selatan kedatangan mereka di DPRD Kabupaten Banjar ini untuk menyampaikan unek-unek terhadap perusahaan PT Baramarta yang saat ini diduga tidak menguntungkan bagi pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita bersama dengan kawan kawan LSM se Kalimantan Selatan menyampaikan pendapat terkait PT Baramarta, yang datang ini atensi terkait dengan persoalan PT Baramarta dan mereka menginkan supaya informasi tidak liar,” ungkapnya.
“Kalau sudah dibentuk Pansus, maka legalitas dan payung hukum para Wakil Rakyat di DPRD Banjar untuk mengurai permasalahan di PT Baramarta lebih kuat dan tentunya di lindungi secara hukum maupun politik,” tegas mantan Ketua KNPI Kabupaten Banjar ini.
Karena itu, ungkap Aliansyah, dalam audiensi tadi Saidan Pahmi yang mewakili DPRD Banjar sepakat tentang pentingnya dibentuk Pansus.
” Tadi Perwakilan DPRD Banjar Pak Saidan Pahmi menjelaskan, bahwa pihaknya siap membentuk Pansus dan untuk prosesnya tidak sesulit membentuk Hak Angket,” ujar Aliansyah.
Saidan Pahmi kepada Koalisi Lintas LSM Kalsel menyatakan, bahwa pihaknya menerima semua masukan untuk perbaikan tata kelola BUMD Milik Pemkab Banjar PT Baramarta. Sedangkan untuk membentuk Pansus terkait PT Baramarta sudah pihaknya mulai jalankan sejak adanya aksi unjuk rasa pada pekan lalu.
Sementara itu Kasmili, mengatakan bahwa kita hari ini kita melakukan audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Banjar untuk bersama sama memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai jalur yaitu melalui DPRD Kabupaten Banjar.
“Kita menghendaki adanya Audit independen untuk PT Baramarta, dan kita juga meminta pembentukan Pansus PT Baramarta untuk menggali apa apa permasalahan yang ada di PT Baramarta dan agar APBD meningkat dari tahun ke tahun,” ungkap Kasmili.
(tim)
