Pinjol di Kalsel Merajalela, Anggota Komisi XI DPR RI Syamsul Bahri Kunjungi OJK

- Reporter

Kamis, 14 Maret 2024 - 20:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TerbitKalimantan.Com, JAKARTA – Bersama tim Komisi XI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik tentang perkembangan industri jasa dan keuangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (14/03/2024).

Anggota komisi XI DPR RI yang diwakilkan oleh H.Syamsul Bahri R, S. Ag, S.H, M.Pd merupakan anggota DPR RI yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu berasal dari Fraksi Gerindra Kalimantan Selatan.

Dihadiri oleh kepala ekosekutif pengawasan lembaga pembiayaan OJK Dian Ediana Rae juga perwakilan kantor OJK se-JABOTABEK dan Provinsi Banten serta dihadiri beberapa industri pijaman dan financial seperti Mandiri Finance, Adira Finance, BCA Finance dan lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pertemuan ini, Komisi XI DPR RI melakukan diskusi permasalahan kepada kepala eksekutif pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK dan Stake Holder yang terkait.

Saat ini, Sudah kita ketahui bersama bahwa maraknya pinjaman online merupakan hal positif juga tidak positif.

“Saya rasa pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah saatnya mengambil tindakan yang tegas bagi pinjaman online yang ilegal, Mengingat kasus yang sudah ada,” tegas Syamsul Bahri R. Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Kalimantan Selatan ini.

Dalam beberapa kejadian dan kasus negatif, Komisi XI DPR RI berharap bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mengambil pengawasan dan tindakan secara tegas kepada Pinjaman online yang ilegal.

Pinjaman online ilegal merupakan salah satu hal yang sangat meresahkan masyarakat baik itu dalam hal syarat peminjaman, bunga dan tata cara penagihan.

“Pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, Karena penagihan yang tidak wajar dan juga bunga yang tidak masuk akal maka dari itu sudah saatnya ditindak tegas bukan hanya di awasi saja,” ucap Syamsul Bahri R.

READ  Mediasi Sengketa Lahan Bukit Mulia Kembali Buntu, Komisi I DPRD Tanah Laut Fasilitasi Pertemuan Kedua

Penagihan yang dimaksud adalah yang bersifat psikis yang menggangu kehidupan seseorang dan sampai berujung bunuh diri serta bunga yang sangat tidak masuk akal.

“Rata-rata kita lihat banyak korban pinjaman ilegal yang mempengaruhi psikis seseorang sehingga menjadi stress sehingga melakukan hal bunuh diri, Maka dari itu ayo kita tindak tegas hal yang seperti itu,” Tambahnya.

Perwakilan Komisi XI DPR RI menyampaikan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan dan tindakan terhadap perusahaan atau lembaga Pinjol ilegal.

Disamping itu, H. Syamsul Bahri R. juga mengatakan untuk perusahaan atau lembaga resmi agar tidak menggunakan pihak ke – 3 dalam hal penagihan.

“Kita menghimbau kepada perusahaan atau lembaga resmi tidak menggunakan pihak ke 3 dalam hal penagihan, Agar melakukan penagihan dengan tindakan persuasif jangan sampai menggunakan hal-hal yang melanggar atura,” tutupnya. (Timred)

berita terkait

Jalan Poros Desa Gunung Melati Semakin Parah, Warga Harap Pemerintah Segera Bertindak
Dewan Telusuri Sengketa Utang Koperasi PT Darma Henwa dan Toko BBC
Pemkab Tanah Laut Serahkan 2.655 SK PPPK Paruh Waktu, Pertama di Regional VIII BKN
Mediasi Sengketa Lahan Bukit Mulia Kembali Buntu, Komisi I DPRD Tanah Laut Fasilitasi Pertemuan Kedua
Enam Santri Darussalim Bati-Bati Raih Prestasi di Ajang MQK Internasional 2025
MUI Tanah Laut Sampaikan Kritik Menohok ke DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat
Pelanggaran Hak Cipta, Content Creator Bisa Dijerat Hukum
Polda Kalsel Borong Simpati Warga Lewat Gerakan Pangan Murah di Sabilal Muhtadin
Tag :

berita terkait

Selasa, 7 Oktober 2025 - 21:02 WITA

Jalan Poros Desa Gunung Melati Semakin Parah, Warga Harap Pemerintah Segera Bertindak

Selasa, 7 Oktober 2025 - 16:43 WITA

Dewan Telusuri Sengketa Utang Koperasi PT Darma Henwa dan Toko BBC

Selasa, 7 Oktober 2025 - 16:35 WITA

Pemkab Tanah Laut Serahkan 2.655 SK PPPK Paruh Waktu, Pertama di Regional VIII BKN

Senin, 6 Oktober 2025 - 18:54 WITA

Mediasi Sengketa Lahan Bukit Mulia Kembali Buntu, Komisi I DPRD Tanah Laut Fasilitasi Pertemuan Kedua

Senin, 6 Oktober 2025 - 16:08 WITA

MUI Tanah Laut Sampaikan Kritik Menohok ke DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat

Senin, 6 Oktober 2025 - 16:01 WITA

Pelanggaran Hak Cipta, Content Creator Bisa Dijerat Hukum

Minggu, 5 Oktober 2025 - 15:26 WITA

Polda Kalsel Borong Simpati Warga Lewat Gerakan Pangan Murah di Sabilal Muhtadin

Minggu, 5 Oktober 2025 - 08:51 WITA

Sasirangan Tanah Laut Tampil di Plaza Indonesia Men’s Fashion Week 2025

berita terbaru

Kalimantan Selatan

Dewan Telusuri Sengketa Utang Koperasi PT Darma Henwa dan Toko BBC

Selasa, 7 Okt 2025 - 16:43 WITA