Terbitkalimantan.com, Pelaihari – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut menegaskan komitmennya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah menyusul kritik fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 yang kembali dirancang dengan kondisi defisit.
Jawaban resmi pemerintah disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut, Ismail Fahmi, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin (22/9/2025).
Fahmi mengakui bahwa struktur APBD 2026 masih mengalami defisit akibat kebutuhan belanja yang lebih tinggi dibandingkan proyeksi pendapatan. Namun, pihaknya memastikan pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah korektif agar anggaran lebih sehat dan terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah komitmen, lalu perencanaan yang matang dan efisien. Belanja harus disusun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun berjalan,” ujar Fahmi di hadapan anggota dewan.
Untuk menekan defisit, Pemkab menyiapkan dua strategi utama. Pertama, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak, retribusi, serta sektor pariwisata. Pendataan dan pemutakhiran objek maupun subjek pajak akan diperkuat guna memperluas basis penerimaan.
Strategi kedua adalah efisiensi belanja. Pemkab berencana memangkas pos-pos yang dinilai boros, seperti pengadaan barang habis pakai dan perjalanan dinas, tanpa mengganggu jalannya pelayanan publik. Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan diperketat agar mampu menyumbang dividen dan membuka peluang kerja baru.
Menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan mengenai rencana penyertaan modal Rp10 miliar kepada BUMD, Fahmi menegaskan dana tersebut diarahkan untuk memperbaiki pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan air bersih dan penguatan keuangan perusahaan.
“Tambahan penyertaan modal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, memperluas jangkauan air bersih, sekaligus memperkuat kondisi keuangan perusahaan,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Fahmi menekankan bahwa perbaikan struktur APBD merupakan kepentingan bersama. Ia berharap langkah Pemkab mendapat dukungan penuh dari DPRD agar kebijakan keuangan daerah lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Semua ini tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi dengan DPRD sangat penting agar pengelolaan APBD lebih cermat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (DR)
