Terbitkalimantan.com, BANJARMASIN – Desakan publik terhadap penegakan hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kian menguat. Ratusan massa dari Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB) dan sejumlah aliansi LSM kembali menggeruduk Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan, Kamis (20/11/2025), membawa tuntutan yang lebih spesifik dan mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran berskala besar.
Aksi yang dipimpin Ketua KMPB, Bahauddin, kali ini menyorot lebih tajam dugaan ketidakwajaran pada proyek-proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan alat kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU—terutama pada pengelolaan BLUD RSUD Pembelah Batung, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Di hadapan ratusan peserta aksi, Bahauddin menyebut sejumlah pekerjaan fisik dan belanja barang patut diduga tidak berjalan sesuai spesifikasi maupun asas transparansi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek yang dipertanyakan antara lain:
– Penanganan long segment Garunggung – Danau Terate Rp 8,5 miliar
– Pengaspalan Desa Garunggung Rp 700 juta
– Pengadaan peralatan dan mesin BLUD RSUD Pembelah Batung Rp 2,1 miliar
– Pengadaan barang & belanja BLUD lainnya Rp 53.305.925.733
Menurut massa, nominal sebesar itu harusnya dikelola secara ketat dan terbuka—bukan justru menimbulkan tanda tanya.
Dalam orasinya yang semakin membakar semangat massa, Bahauddin menekankan bahwa pihaknya menaruh perhatian khusus pada RSUD Pembelah Batung.
“Kami minta Polda Kalsel memberi atensi khusus pada rumah sakit Pembelah Batung. Belanja alat kesehatan, obat-obatan, serta pengadaan lainnya nilainya puluhan miliar rupiah. Ada anggaran fantastis sebesar Rp 53.305.925.733 yang harusnya dikelola secara transparan, bukan jadi bancakan pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dugaan ketidakwajaran dalam belanja barang dan BLUD tidak boleh dianggap sepele, mengingat dana tersebut bersumber dari uang rakyat dan sektor kesehatan adalah kebutuhan vital masyarakat.
“Ini bukan angka kecil, ini uang rakyat. Kalau ada permainan, kami akan berdiri paling depan menuntut penegakan hukum. Negara tidak boleh dirugikan, dan rakyat tidak boleh dibohongi dengan laporan fiktif maupun manipulasi spesifikasi,” tambahnya dengan suara lantang.
Bahauddin juga menegaskan bahwa KMPB telah mengumpulkan dokumen dan temuan lapangan sebagai bahan awal laporan.
“Semua data sementara kami bawa. Kami percaya Polda Kalsel punya komitmen. Tapi kami juga akan terus mengawal. Kalau tidak ada perkembangan, kami akan datang lagi dengan jumlah massa lebih besar,” ujarnya.
Kabag Ops Ditreskrimsus Polda Kalsel, AKBP Suprapto, kembali menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai SOP penyelidikan.
“Kami menerima aspirasi ini sebagai bentuk partisipasi publik. Semua laporan akan dianalisis, diverifikasi, dan bila ditemukan unsur pelanggaran pasti kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Suprapto meminta publik memberi ruang kepada kepolisian untuk bekerja secara profesional tanpa tekanan.
“Kami bekerja berdasarkan data, bukan asumsi. Kalau ada bukti kuat, proses hukum tentu berjalan,” lanjutnya.
Aksi Berlangsung Kondusif, meski berjumlah besar, massa tetap menjaga ketertiban hingga aksi bubar. Koordinator aksi memastikan mereka akan kembali meningkatkan tekanan publik bila dugaan penyimpangan anggaran HSU tidak diusut secara serius. (tk)
