KALIMANTAN SELATAN – Rusaknya Jalan Nasional Kilometer 171 Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berakibat amblasnya juga menyisakan berbagai pekerjaan rumah pemerintah. Arus lalu lintas masih terganggu, belasan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Kini perusahaan terkesan saling lempar penanganan.
Kerusakan dan putus akibat longsor jalan nasional KM. 171 Satui Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sejak 28 September 2022 sampai dengan hari ini penanganannya sangatlah lamban, Pemerintah RI belum bisa mengambil langkah cepat dalam mengurus perbaikan jalan poros provinsi ini akibat dugaan dari aktivitas pertambangan batubara. Kita Menyebutnya sebagai “BENCANA NASIONAL INFRASTRUKTUR”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SY. Nisfuady, SH. Mengundang kepada Kawan-kawan aktivis, Lsm, Ormas serta seluruh steakholder yang ada di Kalimantan Selatan,” ucap ketua Koordinator, Jum’at (26/05/2023).
“Himbau, Koordinator Aksi pengendali lapangan kepada teman-teman Untuk bisa berhadir sebagai Sikap menggugat terhadap kerusakan Lingkungan dan menuntut respon cepat kepada pemerintah pusat juga sekaligus Dalam Rangka Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, pada Kamis, 1 Juni 2023 Pukul 13.00-17.30 wita, Bertempat di Bundaran Liang Anggang KM. 19 Banjarbaru,” ucapnya.
“Mengatakan, Kami Selaku Koordinator aksi pengendali lapangan, pertemuan akbar seluruh aktivis dan tokoh lsm kalsel untuk mengundang seluruh aktivis ikut hadir berempati dalam acara akbar di hari lahirnya pancasila serta menyuarakan dan menggugat terkait ambruknya jalan Km171,” jelasnya.
“Juga ambruknya jalan KM 171 sudah hampir 1 tahun tanpa ada perhatian dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Hal ini juga disebutkan, Ahmad Yani sebagai Koordinator Orator, Saatnya para Aktivis Banua dari semua Generasi menunjukan bahwa kitapun menuntut kesetaraan yang sama dalam hal pasilitas umum yang jadi tangung jawab Nasional untuk perbaikan jalan longsor di KM 171.
“Akibat diduga aktivitas tambang yang tidak bisa di kendalikan dengan UU minerba,” teranganya.
Sehingga saling lempar bola liar untuk mengambil tangung jawab.
“Rakyat adalah pemilik Negara berharap pada pelaksana penyelenggara Negara yang di berikan amanah agar segera melakukan langkah konkret untuk perbaikan jalan nasional tersebut,
Bukan harus mencari siapa yang salah dan benar dalam hal ini,” tutupnya.
