TerbitKalimantan.com, BANJARMASIN – Sambangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) minta Kejati Kalsel untuk menindaklanjuti lapora adanya dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
Hal itu disampaikan, Ketua LSM Babak Kalsel, Bahrudin alias Udin Palui saat berunjuk rasa di Kejati Kalsel, Rabu (10/1/2024).
“Kami mendatangi Kejati Kalsel untuk mempertanyakan kasus kejelasan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditegaskan, pihaknya sudah menyampaikan laporan ini sudah disampaikan satu bulan yang lalu.
“Saya menilai laporan belum ada tanggapan dari Kejati Kalsel,” ungkapnya.
Bahrudin menegaskan, laporan dalam 30 hari harus diinformasikan apakah ditindaklanjuti atau tidak.
“Saya menduga ada beberapa kasus dinkes Banjar yang dilaporkan sepertiim pengadaan alkes, BMHP, skrining PTM, pembangunan rumah sakit di Sungai Tabuk dan lain-lain,” terangnya.
Diduga, dalam pelaksanaanya ada potensi penyimpangan.
“Kami meminta Kejati Kalsel menelisik adanya dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dalam Pengelolaan Dana Insentif Vaksinasi Covid Tahun 2021, yang membebani Belanja Tak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp. 1.831.700.000,00. yang berpotensi merugikan Keuangan Negara, ” ucapnya.
Diharapkan, Kejati Kalsel bisa menelisik dan menidaklanjuti laporan dari koalisi LSM.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Yuni P SH MH menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi atas penyampaian aspirasi warga.
“Kita bakal menindaklanjuti dan menelusuri apa saja yang menjadi laporan LSM,” pungkasnya. (An)
