Terbitkalimantan.com, Pelaihari – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara resmi membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diresmikan melalui kegiatan di Aula Sarantang Saruntung, Kamis (16/10/2025). Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan di Bumi Tuntung Pandang.
Kegiatan peresmian dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Tanah Laut, Ismail Fahmi, SE., MT., yang hadir mewakili Bupati Tanah Laut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bupati yang berhalangan hadir.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali Forum TJSL atau yang dulu dikenal sebagai Forum CSR, yang sempat vakum lebih dari lima tahun. TJSL bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ismail Fahmi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara tersebut turut dihadiri oleh Plt. Kepala Bappeda Tanah Laut, pimpinan perusahaan, perbankan, serta berbagai stakeholder terkait. Forum TJSL diharapkan menjadi wadah koordinasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam merancang serta melaksanakan program sosial dan lingkungan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ismail Fahmi juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta semangat gotong royong dalam menjalankan program TJSL. Ia mendorong pelaku usaha agar terus menghadirkan inovasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kebersamaan dan semangat gotong-royong, saya yakin kita mampu mewujudkan Tanah Laut yang maju, berdaya saing, dan ramah lingkungan,” tutupnya sebelum secara resmi membuka kegiatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Pembentukan Forum TJSL ini menjadi tonggak baru dalam penguatan kolaborasi lintas sektor di Tanah Laut, sekaligus komitmen bersama untuk menjalankan tanggung jawab sosial secara lebih terarah, transparan, dan berdampak bagi pembangunan daerah. (DR)
