TerbitKalimantan.com, BANJARMASIN – Ormas Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Provinsi Kalimantan Selatan bersama para Toloh LSM LP3K, ARM, FK Gema Pradaka, dan puluhan massa menggelar demonstrasi di depan Proyek Pembangunan Rumah Dinas Walikota Banjarmasin, Selasa (7/11/2023).
Ketua Gepak Kalsel, Anang Misran sapaan akrab (Anang Bidik) menyampaikan, pihaknya meminta KPK turun ke Banjarmasin untuk turut serta melidik kasus pembelian lahan rumah Dinas Walikota Banjarmasin yang diduga bermasalah.
“Warga sangat menginginkan kasus ini terang benderang cepat diselesaikan, tangkap apabila cukup bukti pelakunya,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disebutkan, pihaknya dan masyarakat prihatin atas Lahan Rumah Dinas Walikota Banjarmasin senilai 31 miliar Rupiah dari APBD 2022, dengan luas mencapai 2400 meter persegi.
“Kami menduga dalam proses pembelian tanah, diduga adanya peningkatan harga tanah (mark up),” ucapnya.
Ditambahkan, meminta LSM jangan jadi musuh pemerintah tetapi mitra untuk saling mengawasi dan memastikan tidak ada kepentingan pribadi.
“Kami menginginkan adanya transparansi dalam proses pengadaan lahan rumah dinas tersebut dan memastikan bahwa dana sebesar 31 miliar Rupiah dari APBD 2022 digunakan dengan benar dan sesuai peraturan,” jelasnya.
Anang menerangkan, bahwa saat ini sudah ada upaya penanganan dari pihak Kepolisian (Krimsus) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), namun belum ada tersangka yang diungkapkan.
“Jika tidak ada kejelasan kasus ini, kita bakal melakukan aksi besar-besaran di depan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan,” bebernya.
Menurut Anang Misran/Budik, angka tersebut terlalu tinggi. “Kami percaya bahwa harga tanah sekitar 6 sampai 7 juta per meter persegi lebih realistis. Dengan perhitungan ini, kemungkinan dana yang dikeluarkan sekitar 14 miliaran Rupiah,” pungkasnya. (An)
