Kinerja Pelaksanaan APBN Dan Peran Kementerian Keuangan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Januari 2023

- Reporter

Kamis, 23 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANJARMASIN – Perkembangan perekonomian dunia tahun 2023 masih akan diwarnai dengan tantangan

berat. Pertumbuhan ekonomi dunia serta pada beberapa kawasan antara lain Eropa, Amerika menunjukkan trend perlambatan. Harga komoditas energi dunia cenderung mengalami penurunan baik untuk jenis gas alam, minyak mentah, batubara maupun CPO, yang disebabkan oleh penurunan permintaan dunia.

Sementara itu, negara Indonesia merupakan sebagian kecil negara yang mempunyai prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan angka yang mengesankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 5,3 %.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sampai dengan akhir Januari 2023, kinerja makro ekonomi Kalimantan Selatan secara umum mengalami perlambatan walaupun masih menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 5,32 % secara y-o-y dengan sektor utama penggerak pertumbuhan bidang transportasi.

Inflasi Januari 2023 sebesar 0,15 % secara month to month. Upaya pengendalian
inflasi telah dilaksanakan antara lain ; operasi pasar murah yang menjangkau seluruh wilayah, penyaluran minyak goreng subsidi, kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan barang serta program pekarangan pangan lestari.

Neraca perdagangan pada bulan Januari 2023 mengalami surplus sebesar
US$1.667,05 Juta. Kinerja ekspor s.d Januari 2023 tumbuh hanya 5,93% (mtm) disebabkan turunnya harga CPO sebagai komoditas ekspor utama sedangkan kinerja Impor mengalami
kontraksi sebesar 46,91% (mtm).

PENDAPATAN NEGARA

Sampai dengan 31 Januari 2023 kinerja pendapatan negara mencapai Rp. 2.449,56 miliar atau 13,22 % dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 128,66 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022, atau meningkat sebesar Rp.1.378,3 miliar.
Realisasi penerimaan perpajakan per 31 Januari 2023 telah mencapai Rp. 2.329, 66
miliar atau 14,05 % dari target APBN 2023 sebesar Rp. 16.582,56 miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 138,21 % (y-o-y). Penerimaan Perpajakan sampai dengan Januari 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan oleh efek pertumbuhan
ekonomi yang semakin baik, didorong penerimaan PPN DN. PPh Badan tumbuh dipengaruhi peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan penyesuaian tarif PPN 11 persen mulai 1 April 2022.
Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp.137,09 miliar hingga 31 Januari 2023. Angka tersebut telah mencapai 27,56 % dari target yang ditetapkan. Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari komponen Bea Masuk dan Cukai
mengalami pertumbuhan signifikan disebabkan adanya importasi alat berat yang bernilai besar oleh PT. Liebherr Indonesia Perkasa dan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), sementara
untuk Bea Keluar terkontraksi akibat penurunan harga komoditas CPO dan mineral.
Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah
Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp119,09 miliar atau 6,15 % dari target. Realisasi PNBP tumbuh 28,53 % (yoy), terbesar berasal dari Jasa Transportasi, Komunikasi & Informatika yang
didorong mobilitas dan keyakinan masyarakat yang masih cukup kuat .

BELANJA NEGARA

Realisasi belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2023 mencapai Rp 3.059,05 miliar atau 9,79 % dari pagu. Secara total , capaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar 94,82 % jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.
Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.242,05 miliar (3,03 %
pagu), atau naik sebesar 15, 52 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022 yang mencapai Rp.209,54 miliar.
Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) di Kalimantan Selatan
sampai dengan 31 Januari 2023 tercatat sebesar Rp 2.817,0 milyar atau 12,12 % dari pagu.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu lebih tinggi sebesar 107,03 %. Hal tersebut disebabkan oleh Pemda telah memenuhi dan mempercepat persyaratan penyaluran DAU. DBH SDA tahap I telah disalurkan pada tanggal 31 Januari 2023 bagi seluruh Pemda dan penyaluran
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 dan PMK nomor 127/PMK.07/2022 pada TA 2022.

KEBIJAKAN TKD TAHUN 2023

Beberapa kebijakan untuk penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran
2023, antara lain : (1) Penyaluran seluruh jenis TKD dilakukan melalui KPPN Daerah (2) Formulasi perhitungan alokasi DBH : Alokasi Formula (90%), Alokasi Kinerja (10%) (3) Penggunaan DAU dibagi menjadi : DAU yang ditentukan penggunaannya (Earmark), DAU yang
tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) (4) DAK Fisik disalurkan untuk mendanai program kegiatan/kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional yang penggunaannya telah
ditentukan.(5) Penyaluran DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke rekening Puskesmas.(6) Alokasi Dana Insentif Daerah diberikan kepada Daerah berkinerja baik dan Daerah tertinggal berkinerja baik. Serta (7) Pengalokasian Dana Desa Tambahan sebagai reward atas kinerja pengelolaan Dana Desa
pada Tahun berjalan.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai 31 Januari 2023 telah mencapai 1,75 % atau Rp. 550,43 milyar dari total pagu Rp. 31.541,02 milyar.
Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 4,61 % dari target sebesar Rp. 30.239, 05 milyar yaitu sebesar Rp. 1.395, 33 milliar.

REALISASI KUR DAN UMi

Pada Januari 2023, jumlah penyaluran KUR di Kalimantan Selatan baru mencapai Rp 2,4 milyar juta untuk 14 debitur. Rendahnya penyaluran KUR di Bulan Januari 2023 disebabkan perbankan yang masih menunggu terbitnya peraturan yang menjadi pedoman penyaluran KUR di
tahun 2023.Pedoman terkait penyaluran KUR di tahun 2023 diatur melalui Permenko bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023, yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2023.
Beberapa poin perubahan terkait penyaluran KUR di tahun 2023 adalah perubahan kebijakan mengenai pengenaan suku bunga bagi debitur baru dan debitur existing, pengenaan
sanksi bagi perbankan yang mengenakan agunan tambahan bagi debitur super mikro dan mikro (pinjaman s.d Rp100 juta)
Penyaluran UMi di Kalimantan Selatan per 31 Januari 2023 sebesar Rp. 969 juta yang diberikan kepada 265 debitur.Banjarbaru menjadi kota dengan penyaluran UMi tertinggi di Kalimantan Selatan pada Januari 2023 dengan penyaluran sebesar Rp194 juta atau 20,01% dari total penyaluran kepada 49 debitur.Sektor perdagangan mendominasi penyaluran UMi di Kalimantan Selatan sebesar 70,91% atau mencapai Rp687,4 juta.

LAPOR SPT TAHUNAN

Lapor SPT Tahunan wajib dilakukan untuk Badan paling tanggal 30 April 2023 dan SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat 31 Maret 2023 untuk melaporkan kewajiban pajaknya dengan telah
menghitung kredit pajaknya dan membayar kekurangannya. Hal tersebut adalah bentuk deklarasi bahwa telah memenuhi kewajiban pajaknya serta menyerahkan untuk diawasi oleh administrator pajak.

PEMADANAN NIK-NPWP

Pemadanan NIK-NPWP Merupakan langkah untuk memperluas basis pajak, Sebagaimana kebijakan nasional dalam menjelang satu data Indonesia dan mendukung transparansi Pemerintahan, Reformasi pajak menempatkan perlakuan NIK sebagai NPWP yang telah diamanahkan dari UU. Menjelang administrasi Core Tax System, tahun ini di tahun 2023 mulai dilaksanakan pemadanan NIK-NPWP. Diamanahkan menurut UU bahwa data itu bersifat pribadi, selain pemadanan dilakukan secara sistem melalui dukcapil, pemadanan juga dilakukan manual
oleh wajib pajak pada aplikasi djp online dengan memeriksa kembali apakah NIK masing-masing WP sudah tercantum secara valid pada aplikasi (NIK, nama, tanggal lahir, dan alamat).
PSIAP (Proyek Sistem Inti Adiministrasi Perpajakan) Reformasi di Direktorat Jenderal Pajak terus dilaksanakan dengan redesign proses bisnis dan administrasi pajak melalui aplikasi. Dengan reformasi ini berbagai aplikasi pajak yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri akan diintegrasikan bahkan dengan kementerian lembaga, asosiasi, dan Pemerintah Daerah. Diharapkan tahun 2024 pasca pemilu Sistem Administrasi Perpajakan yang baru ini dapat berjalan. Salah satu fitur baru yaitu adanya menu “Tax Payer Account” yang bisa melihat berapa jumlah pajak yang sudah dibayarkan/dipotong sebagai wajib pajak. Inovasi PSIAP “to-be” didesain jika E-Government nantinya berjalan maka pajak secara otomatis menjadi salah satu fitur yang melengkapinya. Manfaat yang didapatkan melalui inovasi ini, masing-masing wajib pajak memiliki aplikasi yang lebih lengkap dan didukung oleh fitur yang lebih canggih. Diharapkan potensi sengketa pajak akan berkurang dan biaya kepatuhan (baik biaya yg monetized/non monetized) semakin kecil. Manfaat bagi institusi DJP tentunya akan lebih dapat dipercaya dan kredibel, sehingga Laporan Keuangan DJP yang nantinya akan diperiksa oleh Pemerintah Pusat bisa semakin akuntabel dan transparan (peluang fraud yang semakin kecil).

ISU STRATEGIS REGIONAL

1. Kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Selatan saat ini telah mengalami perbaikan jika
dilihat selama 3 tahun terkahir dari tahun 2022 sampai dengan 2022. Hal tersebut terlihat dari trend kenaikan Indeks dari semula 80,04 menjadi 81,04. Indeks Ketahanan Pangan Kalimantan
Selatan pada tahun 2022 meningkat 0,76 dibanding tahun 2021.
Pada tahun 2022, Kabupaten Tabalong memperoleh IKP tertinggi sebesar 88,29.Jumlah Desa Rentan Pangan
pada tahun 2022 adalah 269, jauh menurun dibanding tahun 2021 yaitu sebanyak 320 desa.
Pada tahun 2022, Kota Banjarbaru memiliki jumlah desa rentan pangan paling sedikit yaitu 3 desa.
2. Keberadaan proyek proyek strategis nasional di Kalimantan Selatan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Beberapa proyek strategis nasional yang saat ini berada di wilayah Kalimantan Selatan antara lain : (1) Kawasan Industri Jorong,
merupakan kawasan industri agro yang mempunyai luas 4.375 ha. Diperlukan alokasi dana sebesar kl Rp. 22,7 trilyun (2) Bendungan Tapin, dengan luas 5.435 ha yang telah menghabiskan dana APBN sebesar Rp. 1,35 trilyun. Untuk mendukung ketahanan pangan di alimantan Selatan selain untuk penyediaan tenaga listrik dan sumber air baku (3) Kegiatan tanah obyek performa agraria (TORA) untuk redisribusi tanah 2022 dengan penyediaan dana
sebesar Rp. 2.520 milyar. Program tersebut terutama untuk penyediaan pemukiman, fasum dan fasos.
3. Dalam rangka perluasan basis perpajakan, telah dikeluarkan kebijakan pemadanan NIK dan NPWP yang akan diperlakukan secara efektif tahun 2024. Dengan kebijakan tersebut maka
masyarakat akan semakin mudah dalam mengakses layanan perpajakan dengan hanya menggunakan NIK dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP untuk membayar pajak. Hal tersebut perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat agar pada tahun
2024 kondisinya semakin kondusif.
4. Pengamanan asset negara saat ini sangat penting dalam menjamin keberadaan asset Negara agar tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Sehubungan dengan itu, saat ini
sudah berjalan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agraria untuk sertifikasi aset-aset negara penting yang rawan dikuasai oleh pihak lain.****

berita terkait

Konsolidasi dan Bimtek Caleg PAN se Kalsel, Ketua DPD PAN Tanbu Dukung Haji Muhidin Sebagai Gubernur 2024
Tepat di 23 Mei Harlah Aktivis Perempuan Banua, Selamat Milad Bunda Gt Mona Herliani
Modus Pelangsiran, Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Polda Kalsel Musnahkan Barang Bukti dan Selamatkan Puluhan Ribu Jiwa dari Bahaya Narkoba
Pimpin Langsung Komandan Lanal Banjarmasin di Upacara Wisuda Purna Tugas Prajurit Lanal Banjarmasin
Hamsiah Berikan Dukungan Haji Muhidin dan Hasnuryadi di Pilkada Kalsel
Kadiv Humas Polri Beri Penghargaan ke 7 Anggota dengan Nilai Sertifikasi Kompetensi Terbaik, Kabid Humas dan Kasubbid Mulmed Bid Humas Polda Kalsel Dua Diantaranya
Masyarakat Kalsel Harus Waspada Pinjol Ilegal, Anggota DPR RI Syamsul Bahri Sosialisasi ke Warga

berita terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:31 WIB

Konsolidasi dan Bimtek Caleg PAN se Kalsel, Ketua DPD PAN Tanbu Dukung Haji Muhidin Sebagai Gubernur 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:40 WIB

Tepat di 23 Mei Harlah Aktivis Perempuan Banua, Selamat Milad Bunda Gt Mona Herliani

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:49 WIB

Modus Pelangsiran, Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Kamis, 9 Mei 2024 - 01:22 WIB

Polda Kalsel Musnahkan Barang Bukti dan Selamatkan Puluhan Ribu Jiwa dari Bahaya Narkoba

Minggu, 28 April 2024 - 16:16 WIB

Hamsiah Berikan Dukungan Haji Muhidin dan Hasnuryadi di Pilkada Kalsel

Rabu, 24 April 2024 - 21:47 WIB

Kadiv Humas Polri Beri Penghargaan ke 7 Anggota dengan Nilai Sertifikasi Kompetensi Terbaik, Kabid Humas dan Kasubbid Mulmed Bid Humas Polda Kalsel Dua Diantaranya

Senin, 22 April 2024 - 17:58 WIB

Masyarakat Kalsel Harus Waspada Pinjol Ilegal, Anggota DPR RI Syamsul Bahri Sosialisasi ke Warga

Kamis, 18 April 2024 - 19:37 WIB

FK-KAWAKA Gelar Halal Bihalal, Sosialisasi Bersama Para Ormas dan LSM Kalsel

berita terbaru