LSM Babak Kalsel Pertanyakan Kembali Dana BOS Disdik Banjarbaru

- Reporter

Senin, 11 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TerbitKalimantan.com, BANJARMASIN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalsel menyambangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Senin (11/12/2023).

Ketua Babak Kalsel, Bahrudin alias Udin Palui menyampaikan, pihaknya mendatangi kembali untuk melakukan pengawasan dari laporan kemarin dan menanyakan tindak lanjutnya terkait atas dugaan korupsi BOS di Disdik Banjarbaru yaitu PAUD hingga SMP swasta tahun 2022.

“Yang diduga negara mengalami kerugian capai Rp6 miliar,” ucapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita sebelumnya, Bahrudin menyampaikan, ini berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Adanya dugaan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) Pada Satker Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dalam pengelolaan Dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) swasta tahun anggaran 2022,” katanya.

Disebutkan Bahrudin, alat bukti permulaan adanya dugaan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) berupa laporan hasil pemeriksaan BPK RI Atas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022.

“Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan Nomor 6.B/LHP/XIX.BJM/05/2023. Tanggal 04 Mei 2023. Halaman 38Angka 4,” paparnya.

Dia sebutkan, penganggaran atas belanja barang dan jasa dana BOS satuan pendidikan swasta pada dinas pendidikan serta penganggaran atas belanja subsidi pada Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak tepat.

“Laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Banjarbaru TA 2022, menyajikan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 468.593.669.817,00 dengan realisasi sebesar Rp 425.883.013.206.09 atau 90,09 % dari anggaran serta menyajikan anggaran belanja subsidi sebesar Rp 54.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 54.500.000,00 atau 100 % dari anggaran tersebut seluruhnya digunakan untuk penanganan inflasi di Kota Banjarbaru,” jelasnya.

Berdasarkan pemeriksaan atas belanja barang dan jasa serta belanja subsidi pada Pemerintah Kota Banjarbaru diketahui. Penganggaran atas belanja barang dan jasa Dana B0S Satuan Pendidikan Swasta sebesar Rp 6.330.529.822,00 tidak tepat.

Hal Senada, Ketua Pemuda Kalimantan, Novel menyampaikan, hal ini melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, pads Lampiran huruf E, Nomor 15 Pengelolaan DAK Fisik dan DAK Nonfisik pada APBD, diatur ketentuan pada poin b DAK Nonfisik

“Kondisi ini mengakibatkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 6.330.529 822,00 tidak menunjukan subtansi yang sebenarnya dan temuan BPK RI tersebut diatas khususnya dalam penganggaran atas belanja barang dan jasa dana BOS satuan pendidikan swasta pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang tidak tepat dan tidak menunjukan subtansi yang sebenarnya, diduga berpotensi dengan adanya merugikan keuangan Negara,” terangnya

Disebutkan, pihak-pihak yang bertanggungjawab, “Yaitu kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru selaku penanggungjawab bantuan dan oprasional sekolah terkait Belanja Hibah BOS Swasta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPD) Kota Banjarbaru,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Kalsel, Gazali Rahman menyampaikan, aporan ini disampaikan untuk membuktikan adanya dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam pengelolaan belanja barang dan jasa Dana BOS satuan pendidikan swasta pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 yang berpotensi merugikan keuangan Negara, mencapai Rp 1.000.000.000,00.

“Kami minta Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melakukan Proses Hukum sesuai dengan Undang- Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Secara melawan hukum sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan memperkaya diri, kewenangan kesempatan dapat merugikan keuangan negara,” jelasnya.

Hal itu juga, Ketua Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi (LP3K) Kalsel, Akhad Bahrani disapa Bram menyampai, pihaknya meminta Kejati Kalsel untuk bisa lebih tegas menanggapi dan menindaklanjuti laporan warga ini.

“Jika tidak digubrik, kami bakal gelar demo besar-besaran,” pungkasnya.

berita terkait

Kapolda Kalsel Lakukan Ground Breaking Gedung Presisi 2 Ditreskrimum di Mako Polda Kalsel Banjarbaru
Konsolidasi dan Bimtek Caleg PAN se Kalsel, Ketua DPD PAN Tanbu Dukung Haji Muhidin Sebagai Gubernur 2024
Tepat di 23 Mei Harlah Aktivis Perempuan Banua, Selamat Milad Bunda Gt Mona Herliani
Modus Pelangsiran, Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Polda Kalsel Musnahkan Barang Bukti dan Selamatkan Puluhan Ribu Jiwa dari Bahaya Narkoba
Pimpin Langsung Komandan Lanal Banjarmasin di Upacara Wisuda Purna Tugas Prajurit Lanal Banjarmasin
Hamsiah Berikan Dukungan Haji Muhidin dan Hasnuryadi di Pilkada Kalsel
Kadiv Humas Polri Beri Penghargaan ke 7 Anggota dengan Nilai Sertifikasi Kompetensi Terbaik, Kabid Humas dan Kasubbid Mulmed Bid Humas Polda Kalsel Dua Diantaranya
Tag :

berita terkait

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:11 WIB

Kapolda Kalsel Lakukan Ground Breaking Gedung Presisi 2 Ditreskrimum di Mako Polda Kalsel Banjarbaru

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:31 WIB

Konsolidasi dan Bimtek Caleg PAN se Kalsel, Ketua DPD PAN Tanbu Dukung Haji Muhidin Sebagai Gubernur 2024

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:40 WIB

Tepat di 23 Mei Harlah Aktivis Perempuan Banua, Selamat Milad Bunda Gt Mona Herliani

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:49 WIB

Modus Pelangsiran, Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Rabu, 8 Mei 2024 - 23:14 WIB

Pimpin Langsung Komandan Lanal Banjarmasin di Upacara Wisuda Purna Tugas Prajurit Lanal Banjarmasin

Minggu, 28 April 2024 - 16:16 WIB

Hamsiah Berikan Dukungan Haji Muhidin dan Hasnuryadi di Pilkada Kalsel

Rabu, 24 April 2024 - 21:47 WIB

Kadiv Humas Polri Beri Penghargaan ke 7 Anggota dengan Nilai Sertifikasi Kompetensi Terbaik, Kabid Humas dan Kasubbid Mulmed Bid Humas Polda Kalsel Dua Diantaranya

Senin, 22 April 2024 - 17:58 WIB

Masyarakat Kalsel Harus Waspada Pinjol Ilegal, Anggota DPR RI Syamsul Bahri Sosialisasi ke Warga

berita terbaru