Terbit Kalimantan com, BANJARBARU, Ratusan massa yang didalam sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalsel melakukan demonstrasi dan menyambangi kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (6/9/2024).
Kontroversi antara Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan (Kadisdik Kalsel), Muhammadun alias Madun, dan guru wanita Amalia Wahyuni terus berlanjut.
Mereka menuntut agar Gubernur H. Sahbirin Noor segera memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalsel, Muhammadun, atas dugaan tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh pejabat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu, Dalam aksi yang dipimpin oleh Aliansyah, sebagai Koordinator aksi, mereka mengkritik perilaku Muhammadun yang dinilai tidak memberikn contoh yang baik termasuk diduga merokok di ruang rapat.
“Kami meminta Gubernur segera bertindak. Jika dalam dua minggu tidak ada tanggapan, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak,” kata Aliansyah dengan tegas.
Kasus ini mencuat setelah viralnya video yang memperlihatkan Amalia Wahyuni, seorang guru SMK, yang merasa diperlakukan tidak adil.
Amalia Wahyuni mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya tanggapan dari pihak berwenang terkait insiden tersebut.
“Saya tidak terima difitnah, tetapi tidak ada upaya penyelesaian dari pihak yang berwenang,” ujarnya penuh kecewa.
Amalia juga mengkritik Kadisdikbud Kalsel karena menghindari masalah ini secara langsung.
“Seorang pemimpin seharusnya berani bertanggung jawab, bukan membiarkan guru dan kepala sekolah yang tidak bersalah menjadi korban,” tambahnya.
Bersama LSM Banua Geruduk Pemprov Kalsel, Amalia Hadir, Minta Copot Kadisdikbud
Sementara itu, Menanggapi aksi tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, menegaskan bahwa aspirasi para demonstran akan diproses sesuai aturan.
Ia menyebutkan bahwa pengumpulan data terkait insiden tersebut telah dilakukan dan pihaknya akan mengikuti peraturan yang diatur dalam Mendagri Nomor 8 Tahun 2023.
Aksi demonstrasi ini menjadi perhatian publik, mengingat semakin banyaknya keluhan masyarakat terhadap kepemimpinan di sektor pendidikan Kalsel.
Demonstrasi ini juga menjadi tanda bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam jika pejabat tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Kasus ini menjadi perhatian nasional, dan tekanan terhadap Gubernur Kalsel untuk segera mengambil tindakan semakin menguat. Masyarakat menunggu langkah tegas dari Paman Birin untuk menyelesaikan polemik yang berpotensi mengganggu kondusivitas dunia pendidikan di Kalsel.
Sekarang, keputusan berada di tangan Gubernur H. Sahbirin Noor untuk merespons tuntutan tersebut dan menenangkan ketegangan yang muncul di tengah masyarakat.
